Opini
03 Oct 2026
SATU SARJANA SATU DESA, JANGAN SATU INFORMASI UNTUK SEGELINTIR ORANG: PEMKAB BOGOR WAJIB BERBENAH!*
SATU SARJANA SATU DESA, JANGAN SATU INFORMASI UNTUK SEGELINTIR ORANG: PEMKAB BOGOR WAJIB BERBENAH!
Program SASARDesa (Satu Sarjana Satu Desa)*
seharusnya menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa. Program ini membawa harapan besar: membuka kesempatan bagi generasi muda desa untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya.
Namun, program yang membawa nama kepentingan masyarakat desa tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan seremonial.
*Program publik harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas.*
*Apakah seluruh masyarakat desa benar-benar mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk mengakses program SASARDesa?*
Sebab, ketika informasi mengenai program pemerintah tidak tersampaikan secara menyeluruh, maka persoalannya bukan lagi sekadar persoalan komunikasi.
*Ini menyangkut keadilan dalam memperoleh kesempatan.*
Bagaimana mungkin masyarakat dapat mengikuti program apabila mereka tidak mengetahui program tersebut?
Bagaimana masyarakat dapat memenuhi persyaratan apabila informasi mengenai persyaratan tidak disampaikan secara jelas?
Dan bagaimana masyarakat dapat percaya terhadap proses seleksi apabila mekanisme serta dasar penetapan penerima tidak diketahui secara terbuka?
*JANGAN SAMPAI PROGRAM PUBLIK HANYA DIKETAHUI OLEH MEREKA YANG MEMILIKI AKSES*
Kami mempertanyakan pola sosialisasi SASARDesa di Kabupaten Bogor.
Sosialisasi tidak seharusnya dimaknai sebatas bahwa pemerintah pernah menyampaikan informasi melalui satu kegiatan, satu kanal, atau satu jalur birokrasi. *Sosialisasi yang baik harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.*
Masyarakat desa memiliki latar belakang, akses informasi, dan kondisi sosial yang berbeda-beda.
Karena itu, pemerintah harus memastikan informasi mengenai SASARDesa dapat diakses secara luas, jelas, mudah dipahami, dan tidak hanya beredar di lingkungan tertentu.
*Jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui informasi mengenai program.*
Jika hal seperti itu terjadi, maka Pemkab Bogor perlu mengevaluasi kembali efektivitas sosialisasi dan distribusi informasi program tersebut.
*TRANSPARANSI BUKAN PILIHAN, TETAPI TANGGUNG JAWAB*
Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dan perangkat daerah yang terkait untuk membuka informasi mengenai pelaksanaan SASARDesa sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana program tersebut dijalankan.
Mulai dari *mekanisme pendaftaran, persyaratan, kriteria penerima, proses verifikasi, mekanisme seleksi, jumlah penerima, distribusi penerima berdasarkan wilayah, hingga evaluasi program.*
Kami tidak sedang menuduh bahwa seluruh proses SASARDesa telah bermasalah.
Tetapi justru karena program ini menggunakan kebijakan dan sumber daya pemerintah, maka *semakin besar kepentingan publik di dalamnya, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi.*
Pemerintah tidak boleh meminta masyarakat untuk percaya begitu saja.
*Kepercayaan publik harus dibangun dengan data, mekanisme yang jelas, dan keterbukaan.*
*KEADILAN HARUS DIMULAI DARI AKSES INFORMASI*
Keadilan dalam program SASARDesa bukan hanya persoalan siapa yang akhirnya menerima manfaat.
Keadilan dimulai sejak tahap pertama:
*Apakah semua masyarakat memperoleh informasi yang sama?*
Jika sebagian masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, sementara masyarakat lainnya tidak mengetahui keberadaan program, maka kesempatan untuk berpartisipasi sejak awal sudah tidak berada dalam kondisi yang setara.
Karena itu, kami mendesak Pemkab Bogor untuk memastikan bahwa tidak boleh ada kesenjangan informasi antara satu desa dengan desa lainnya.
Jangan sampai nama programnya
*“Satu Sarjana Satu Desa”* tetapi akses terhadap informasinya hanya berputar di kalangan tertentu.
*Satu desa harus mendapatkan kesempatan yang sama. Satu masyarakat harus memiliki hak yang sama untuk mengetahui. Dan setiap calon penerima yang memenuhi ketentuan harus mendapatkan kesempatan yang adil.*
*OPD TERKAIT HARUS BERANI DIEVALUASI*
Kami juga meminta perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, sosialisasi, maupun pengawasan program untuk tidak saling melempar tanggung jawab.
Apabila terdapat kelemahan dalam sosialisasi, segera perbaiki.
Apabila terdapat kekurangan dalam transparansi, segera buka informasi yang memang menjadi hak masyarakat.
Apabila terdapat ketimpangan dalam akses, lakukan evaluasi.
Dan apabila mekanisme pelaksanaan belum cukup jelas bagi masyarakat, maka pemerintah wajib menyederhanakan serta menjelaskan kembali mekanisme tersebut.
*Jangan menunggu masyarakat ramai mempertanyakan baru pemerintah bergerak.*
Pemerintah seharusnya hadir sebelum persoalan menjadi konflik.
*KAMI TIDAK MENOLAK PROGRAMNYA, KAMI MENUNTUT PERBAIKAN TATA KELOLANYA*
Kami menegaskan bahwa kritik terhadap SASARDesa bukan berarti menolak cita-cita peningkatan pendidikan masyarakat desa.
Justru sebaliknya.
Kami mendukung program pendidikan yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun, dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti masyarakat harus diam ketika terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan.
*Kritik adalah bagian dari kontrol publik.*
Program yang baik harus siap diawasi.
Program yang menggunakan kepentingan publik harus siap dipertanggungjawabkan.
Dan program yang membawa nama masyarakat desa harus benar-benar memastikan masyarakat desa memperoleh kesempatan yang adil.
*PEMKAB BOGOR, JANGAN TUTUP MATA!*
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SASARDesa, terutama dalam aspek *transparansi informasi, pemerataan sosialisasi, keadilan akses, mekanisme seleksi, serta akuntabilitas pelaksanaan program.*
Kami meminta agar pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa program telah berjalan, tetapi juga mampu menunjukkan *bagaimana program tersebut berjalan dan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaatnya.*
Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar narasi keberhasilan.
*Masyarakat membutuhkan keterbukaan.*
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Masyarakat membutuhkan kesempatan yang adil.
Dan masyarakat membutuhkan pemerintah yang berani bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri.
*SASARDesa harus menjadi jalan menuju pemerataan pendidikan, bukan menciptakan kesenjangan informasi.*
*Satu Sarjana Satu Desa jangan sampai berubah menjadi satu informasi untuk segelintir orang.*
*#Pemkab Bogor wajib berbenah.*
*Buka informasinya. Perluas sosialisasinya. Pastikan keadilannya. Evaluasi pelaksanaannya.*
Karena *pendidikan adalah hak masyarakat, dan kesempatan untuk memperolehnya tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling cepat mendapatkan informasi.*
bila Pemerintah terkait tidak berbenah dengan keadaan realitas yang terjadi maka bisa dipastikan kami Aliansi BEM Se-Bogor menjadi Garda Depan untuk Mengevaluasi dan menyuarakan!!
~ Koordinator Bem Se-Bogor HaikalSahid
Program SASARDesa (Satu Sarjana Satu Desa)*
seharusnya menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa. Program ini membawa harapan besar: membuka kesempatan bagi generasi muda desa untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya.
Namun, program yang membawa nama kepentingan masyarakat desa tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan seremonial.
*Program publik harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas.*
*Apakah seluruh masyarakat desa benar-benar mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk mengakses program SASARDesa?*
Sebab, ketika informasi mengenai program pemerintah tidak tersampaikan secara menyeluruh, maka persoalannya bukan lagi sekadar persoalan komunikasi.
*Ini menyangkut keadilan dalam memperoleh kesempatan.*
Bagaimana mungkin masyarakat dapat mengikuti program apabila mereka tidak mengetahui program tersebut?
Bagaimana masyarakat dapat memenuhi persyaratan apabila informasi mengenai persyaratan tidak disampaikan secara jelas?
Dan bagaimana masyarakat dapat percaya terhadap proses seleksi apabila mekanisme serta dasar penetapan penerima tidak diketahui secara terbuka?
*JANGAN SAMPAI PROGRAM PUBLIK HANYA DIKETAHUI OLEH MEREKA YANG MEMILIKI AKSES*
Kami mempertanyakan pola sosialisasi SASARDesa di Kabupaten Bogor.
Sosialisasi tidak seharusnya dimaknai sebatas bahwa pemerintah pernah menyampaikan informasi melalui satu kegiatan, satu kanal, atau satu jalur birokrasi. *Sosialisasi yang baik harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.*
Masyarakat desa memiliki latar belakang, akses informasi, dan kondisi sosial yang berbeda-beda.
Karena itu, pemerintah harus memastikan informasi mengenai SASARDesa dapat diakses secara luas, jelas, mudah dipahami, dan tidak hanya beredar di lingkungan tertentu.
*Jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui informasi mengenai program.*
Jika hal seperti itu terjadi, maka Pemkab Bogor perlu mengevaluasi kembali efektivitas sosialisasi dan distribusi informasi program tersebut.
*TRANSPARANSI BUKAN PILIHAN, TETAPI TANGGUNG JAWAB*
Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dan perangkat daerah yang terkait untuk membuka informasi mengenai pelaksanaan SASARDesa sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana program tersebut dijalankan.
Mulai dari *mekanisme pendaftaran, persyaratan, kriteria penerima, proses verifikasi, mekanisme seleksi, jumlah penerima, distribusi penerima berdasarkan wilayah, hingga evaluasi program.*
Kami tidak sedang menuduh bahwa seluruh proses SASARDesa telah bermasalah.
Tetapi justru karena program ini menggunakan kebijakan dan sumber daya pemerintah, maka *semakin besar kepentingan publik di dalamnya, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi.*
Pemerintah tidak boleh meminta masyarakat untuk percaya begitu saja.
*Kepercayaan publik harus dibangun dengan data, mekanisme yang jelas, dan keterbukaan.*
*KEADILAN HARUS DIMULAI DARI AKSES INFORMASI*
Keadilan dalam program SASARDesa bukan hanya persoalan siapa yang akhirnya menerima manfaat.
Keadilan dimulai sejak tahap pertama:
*Apakah semua masyarakat memperoleh informasi yang sama?*
Jika sebagian masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, sementara masyarakat lainnya tidak mengetahui keberadaan program, maka kesempatan untuk berpartisipasi sejak awal sudah tidak berada dalam kondisi yang setara.
Karena itu, kami mendesak Pemkab Bogor untuk memastikan bahwa tidak boleh ada kesenjangan informasi antara satu desa dengan desa lainnya.
Jangan sampai nama programnya
*“Satu Sarjana Satu Desa”* tetapi akses terhadap informasinya hanya berputar di kalangan tertentu.
*Satu desa harus mendapatkan kesempatan yang sama. Satu masyarakat harus memiliki hak yang sama untuk mengetahui. Dan setiap calon penerima yang memenuhi ketentuan harus mendapatkan kesempatan yang adil.*
*OPD TERKAIT HARUS BERANI DIEVALUASI*
Kami juga meminta perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, sosialisasi, maupun pengawasan program untuk tidak saling melempar tanggung jawab.
Apabila terdapat kelemahan dalam sosialisasi, segera perbaiki.
Apabila terdapat kekurangan dalam transparansi, segera buka informasi yang memang menjadi hak masyarakat.
Apabila terdapat ketimpangan dalam akses, lakukan evaluasi.
Dan apabila mekanisme pelaksanaan belum cukup jelas bagi masyarakat, maka pemerintah wajib menyederhanakan serta menjelaskan kembali mekanisme tersebut.
*Jangan menunggu masyarakat ramai mempertanyakan baru pemerintah bergerak.*
Pemerintah seharusnya hadir sebelum persoalan menjadi konflik.
*KAMI TIDAK MENOLAK PROGRAMNYA, KAMI MENUNTUT PERBAIKAN TATA KELOLANYA*
Kami menegaskan bahwa kritik terhadap SASARDesa bukan berarti menolak cita-cita peningkatan pendidikan masyarakat desa.
Justru sebaliknya.
Kami mendukung program pendidikan yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun, dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti masyarakat harus diam ketika terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan.
*Kritik adalah bagian dari kontrol publik.*
Program yang baik harus siap diawasi.
Program yang menggunakan kepentingan publik harus siap dipertanggungjawabkan.
Dan program yang membawa nama masyarakat desa harus benar-benar memastikan masyarakat desa memperoleh kesempatan yang adil.
*PEMKAB BOGOR, JANGAN TUTUP MATA!*
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SASARDesa, terutama dalam aspek *transparansi informasi, pemerataan sosialisasi, keadilan akses, mekanisme seleksi, serta akuntabilitas pelaksanaan program.*
Kami meminta agar pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa program telah berjalan, tetapi juga mampu menunjukkan *bagaimana program tersebut berjalan dan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaatnya.*
Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar narasi keberhasilan.
*Masyarakat membutuhkan keterbukaan.*
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Masyarakat membutuhkan kesempatan yang adil.
Dan masyarakat membutuhkan pemerintah yang berani bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri.
*SASARDesa harus menjadi jalan menuju pemerataan pendidikan, bukan menciptakan kesenjangan informasi.*
*Satu Sarjana Satu Desa jangan sampai berubah menjadi satu informasi untuk segelintir orang.*
*#Pemkab Bogor wajib berbenah.*
*Buka informasinya. Perluas sosialisasinya. Pastikan keadilannya. Evaluasi pelaksanaannya.*
Karena *pendidikan adalah hak masyarakat, dan kesempatan untuk memperolehnya tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling cepat mendapatkan informasi.*
bila Pemerintah terkait tidak berbenah dengan keadaan realitas yang terjadi maka bisa dipastikan kami Aliansi BEM Se-Bogor menjadi Garda Depan untuk Mengevaluasi dan menyuarakan!!
~ Koordinator Bem Se-Bogor HaikalSahid
Opini
Indonesia Emas